Proyek karbon di Kalimantan Tengah: update 2026

Tujuh proyek karbon, 355.405 hektare. Tidak ada provinsi lain di Indonesia yang sepadat ini di peta REDD+. Kalimantan Tengah adalah etalase sekaligus medan uji pasar karbon nasional. Di sinilah uang luar negeri paling banyak mengalir, di sinilah perdebatan reversal risk paling keras, dan di sinilah, kuartal ini, KarbonLens mencatat tiga proyek dengan masing-masing lebih dari 9.000 alert satelit dalam 90 hari terakhir. Ada yang janggal antara klaim karbon raksasa dan tekanan deforestasi yang masih terbaca di buffer polygon proyek.

Per Mei 2026, portofolio yang ditandai KarbonLens di provinsi ini meliputi proyek-proyek besar di berbagai metodologi. Katingan Mentaya Project milik PT Rimba Makmur Utama (dikembangkan bersama Permian Global) tetap menjadi anchor: sekitar 157.000 hektare gambut, salah satu proyek peat-rewetting REDD+ terbesar di dunia, beroperasi sejak 2010 dan masih memakai VM0007. Di sebelahnya, Gunung Mas Community Forest Restoration Project (44.214 ha, Asia Assets Developments). Lalu Muara Teweh Conservation Project (255.700 ha, Fairatmos International Pte. Ltd. yang berbasis Singapura), dan Kapuas Pisau Conservation Project (13.580 ha, PT Indo Hutan Ekosistem). Sebagian besar memakai instrumen tenurial IUPHHK-RE — restorasi ekosistem — yang berbeda secara hukum dari IUPHHK-HA (hutan alam).

Sinyal 9.000 alert

Tiga angka yang perlu dibaca pelan-pelan. Gunung Mas: 9.556 alert. Muara Teweh: 9.339 alert. Kapuas Pisau: 9.186 alert. Semua dalam 90 hari terakhir, semua di dalam buffer polygon proyek, semua deteksi RADD + GLAD-S2 dari Global Forest Watch.

Apa artinya? Tidak satu hal. Alert satelit adalah deteksi gangguan tutupan hutan, bukan vonis. Tiga skenario yang masuk akal di Kalimantan Tengah:

Pertama, baseline. Beberapa konsesi IUPHHK-RE memang masih melakukan pembukaan jalur logging legal sisa-sisa konsesi sebelumnya. Fairatmos di Muara Teweh, misalnya, secara terbuka menyebut areanya sedang transisi dari "active logging" menuju Improved Forest Management. Artinya aktivitas berjalan dan akan terbaca satelit. Itu bukan kecurangan, itu kondisi awal proyek.

Kedua, external driver. Riset Auriga Nusantara yang diliput Mongabay pada 10 April 2026 mencatat lonjakan deforestasi nasional 66% dari 2024 ke 2025 (261.575 ha menjadi 433.751 ha), dan Kalimantan Tengah menyumbang 13.439 ha — terbesar untuk kategori kawasan cadangan pangan/energi. Timer Manurung dari Auriga menyebut, "Pulau ini secara berturut-turut menjadi pemuncak deforestasi sejak 2013." Tekanan sawit dan tambang emas ilegal di sekitar konsesi karbon adalah faktor eksternal yang real. Buffer polygon proyek bisa kebagian tekanan pinggiran.

Ketiga, integritas proyek. Inilah yang harus dijawab developer dengan dokumen, bukan dengan press release. Di mana lokasi alert? Apakah masuk zona inti yang seharusnya dilindungi? Apakah cocok dengan jadwal kegiatan operasional? Untuk Gunung Mas yang memakai jalur jurisdictional dengan VM0047 ARR, alert di zona restorasi yang seharusnya ditanami punya bobot berbeda dari alert di buffer pinggiran.

Posisi saya: 9.000-an alert per proyek dalam 90 hari bukan angka yang bisa ditutupi dengan kalimat "we are monitoring." Itu angka yang menuntut publikasi peta sebaran, breakdown per causal driver, dan respons MRV publik. Reputasi proyek-proyek ini, dan reputasi Indonesia di pasar Article 6, ditentukan oleh bagaimana mereka menjawab tiga bulan ke depan.

Lapisan regulasi: Permenhut 6/2026 dan Perpres 110/2025

Dua dokumen mengubah aturan main di tahun ini. Perpres 110/2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, terbit Oktober 2025, mewajibkan Corresponding Adjustment terhadap NDC Indonesia saat unit karbon diperdagangkan ke luar negeri — itu syarat Article 6.2 Paris Agreement. Kemudian Permenhut 6/2026, ditandatangani Menhut pada 6 April 2026, diundangkan 13 April 2026, mengatur Tata Cara Perdagangan Karbon Kehutanan dan menjadi turunan operasional Perpres 110.

Dampak konkret untuk tujuh proyek di Kalteng: kejelasan siapa boleh menjadi project proponent, prosedur penerbitan kredit, mekanisme partisipasi pasar internasional dengan Corresponding Adjustment, dan jalur penyelesaian sengketa. KADIN menyambut positif, publikasi Hukumonline lebih hati-hati dan menyebutnya bisa menjadi "jebakan birokrasi" jika kapasitas administratif Dinas Kehutanan provinsi tidak menyusul.

Itu poin penting. Implementasi di Kalteng berada di tangan Dinas Kehutanan provinsi dan Gubernur. Sosialisasi sub-nasional FOLU Net Sink 2030 sebenarnya sudah digelar di Palangka Raya sejak 2022, tapi gap antara perencanaan dan eksekusi — terutama verifikasi lapangan dan koordinasi dengan KLHK pusat — masih lebar. Kalteng punya 77% wilayah berstatus kawasan hutan dengan 2,5 juta hektare gambut tersebar di 11 kabupaten/kota. Bebannya tidak ringan.

Lapisan rating: Katingan kembali jadi rujukan

Untuk integritas pihak ketiga, Katingan tetap menjadi titik referensi global. Pada Februari 2025, BeZero menaikkan rating Katingan dari A ke AA, menyamai rating AA dari Sylvera, masuk top 1% dari 487 proyek karbon global yang mereka nilai. Pendorong utamanya: Fire Management and Mitigation Report yang lebih detail.

Tapi cerita sebelumnya tidak boleh dilupakan. Pada periode 2023-2024, BeZero sempat menempatkan Katingan dalam "rating watch" setelah munculnya laporan-laporan investigasi. Itu pola yang khas di provinsi ini: proyek besar mendapatkan downgrade, melakukan remediasi, lalu naik lagi. Yang harus dipahami pembeli adalah bahwa rating bukan sertifikat final, melainkan opini dinamis. S&P Global pada awal 2024 mencatat bahwa kredit Katingan tetap "menjaga benteng" di pasar REDD+ bearish, mempertahankan premi harga ketika proyek lain anjlok.

Sikap saya soal kontroversi metodologi: substansinya nyata. VM0007 yang lama dikritik karena baseline yang bisa terlalu permisif terhadap deforestation reference, dan transisi ke VM0048 yang menggunakan jurisdictional baseline akan membuat banyak proyek lama kehilangan sebagian volume kreditnya. Itu bukan kekalahan, itu koreksi yang sehat. Proyek yang punya integritas tinggi akan bertahan dengan volume lebih kecil. Proyek yang volume kreditnya bergantung pada baseline lentur akan terpapar.

12-24 bulan ke depan

Tiga hal yang akan menentukan arah Kalteng.

Pertama, transisi VM0007 ke VM0048. Verra sudah memberi sinyal jalur konsolidasi metodologi REDD+. Proyek seperti Katingan, yang masih beroperasi di VM0007, harus memutuskan kapan melakukan transisi dan menerima rebaseline. Gunung Mas dengan VM0047 ARR berada di posisi lebih nyaman untuk metodologi baru.

Kedua, Article 6 dan IDXCarbon. Pada Maret 2026, IDXCarbon mencatat harga rata-rata Rp 42.660/tCO2e di volume 43.117 tCO2e. Itu pasar yang masih tipis. Dengan PBPH dan Permenhut 6/2026, jalur cross-listing antara IDXCarbon dan pasar internasional dengan Corresponding Adjustment akan mulai diuji. Fairatmos dan South Pole sudah menandatangani LoI offtake untuk Muara Teweh di COP30 Belem, November 2025 — itu uji coba awal arsitektur Article 6 Indonesia.

Ketiga, governance provinsi. Bupati Katingan Saiful pada April 2025 secara terbuka mengapresiasi kontribusi PT Rimba Makmur Utama dalam restorasi ekosistem. Itu sinyal politik baik, tapi bukan pengganti audit teknis. Kalau Dinas Kehutanan provinsi tidak punya kapasitas memverifikasi 355.405 hektare proyek karbon, integritas pasar akan dinilai oleh BeZero dan Sylvera, bukan oleh Permenhut.

Take saya

Kalimantan Tengah tidak akan kehilangan posisinya sebagai jantung pasar karbon Indonesia. Tujuh proyek, 355.405 hektare, anchor Katingan yang mempertahankan rating AA ganda, dan magnet investasi dari Singapura serta Eropa — itu semua nyata. Tapi 9.000-an alert per proyek dalam 90 hari adalah angka yang tidak boleh diabaikan oleh developer maupun pembeli. Developer Kalteng yang akan bertahan setelah 2027 adalah yang sekarang membuka peta alert ke publik, melakukan rebaseline jujur ke VM0048, dan mempersiapkan dokumentasi Corresponding Adjustment yang bisa diaudit.

Untuk pembeli internasional: belilah dari proyek yang berani transparan soal alert. Untuk pemerintah provinsi: kapasitas verifikasi lapangan adalah investasi yang harus dipercepat. Untuk KLHK: implementasi Permenhut 6/2026 di Kalteng akan menjadi tes kredibilitas paling penting di tahun ini.

Tujuh proyek, 355.405 hektare, dan satu pertanyaan yang harus dijawab tiap kuartal: apakah klaim karbon di atas kertas masih cocok dengan apa yang dilihat satelit di lapangan.

English version

Seven carbon projects. 355,405 hectares. No other Indonesian province comes close on the REDD+ map. Central Kalimantan is at once the showcase and the proving ground of Indonesia's carbon market. This is where the most foreign carbon money has flowed, where the reversal-risk debate is loudest, and where, this quarter, KarbonLens recorded three projects with more than 9,000 satellite alerts each over the past 90 days. There is a tension between the headline carbon claims and the disturbance pressure that satellites still pick up inside project polygon buffers.

As of May 2026, the portfolio KarbonLens tracks in the province spans methodologies and developer profiles. Katingan Mentaya Project by PT Rimba Makmur Utama (developed with Permian Global) remains the anchor: roughly 157,000 hectares of peatland, one of the largest peat-rewetting REDD+ projects globally, running since 2010 on VM0007. Around it sit Gunung Mas Community Forest Restoration Project (44,214 ha, Asia Assets Developments), Muara Teweh Conservation Project (255,700 ha, Fairatmos International Pte. Ltd., Singapore), and Kapuas Pisau Conservation Project (13,580 ha, PT Indo Hutan Ekosistem). Most run on IUPHHK-RE restoration-ecosystem licenses, legally distinct from natural-forest IUPHHK-HA permits.

The 9,000-alert signal

Three numbers worth reading slowly. Gunung Mas: 9,556 alerts. Muara Teweh: 9,339. Kapuas Pisau: 9,186. All within the last 90 days, all inside project polygon buffers, all from Global Forest Watch's RADD plus GLAD-S2 detection.

What does it mean? Not one thing. Satellite alerts are disturbance detections, not verdicts. Three plausible readings apply to Central Kalimantan:

Baseline. Some IUPHHK-RE concessions are still working through legacy logging trails left from previous concession holders. Fairatmos publicly says Muara Teweh is transitioning from active logging into Improved Forest Management. Activity is real and satellites will see it. That is the starting condition of the project, not malpractice.

External driver. Auriga Nusantara's research, covered by Mongabay on 10 April 2026, recorded a 66% national deforestation jump from 2024 to 2025 (261,575 ha to 433,751 ha), with Central Kalimantan contributing 13,439 ha, the largest figure for food and energy reserve areas. Timer Manurung, Auriga's chairman, put it bluntly: "This island has continuously been the deforestation peak since 2013." Palm oil expansion and illegal gold mining around carbon concessions are real external pressures. Polygon buffers will catch edge spillover.

Project integrity. This is what developers must answer with documents, not press releases. Where are the alerts? Do they fall inside the core protection zone? Do they match operational schedules? For Gunung Mas on a jurisdictional VM0047 ARR pathway, alerts inside restoration zones meant for planting weigh differently than alerts in edge buffers.

My read: 9,000-plus alerts per project across 90 days is not a number that "we are monitoring" makes go away. It calls for published distribution maps, causal driver breakdowns, and public MRV responses. The reputation of these projects and of Indonesia's standing in Article 6 markets will be set by how they respond over the next three months.

The regulatory layer: Permenhut 6/2026 and Perpres 110/2025

Two documents reset the rules this year. Perpres 110/2025 on Carbon Economic Value Instruments, issued in October 2025, requires Corresponding Adjustment against Indonesia's NDC when carbon units transfer abroad, the Paris Article 6.2 condition. Then Permenhut 6/2026, signed by the Forestry Minister on 6 April 2026 and promulgated on 13 April 2026, governs forestry carbon trading procedures and operationalises Perpres 110.

What changes for the seven Central Kalimantan projects: clarity on who qualifies as project proponent, credit issuance procedures, mechanisms for international market participation with Corresponding Adjustment, and dispute resolution channels. KADIN welcomed it as a tailwind for the voluntary carbon market. Hukumonline was more cautious, warning it could become a "bureaucratic trap" if provincial Dinas Kehutanan capacity does not catch up.

That qualifier matters. Implementation in Central Kalimantan sits with the provincial Dinas Kehutanan and the Governor. Sub-national FOLU Net Sink 2030 socialisation in Palangka Raya goes back to 2022, but the gap between planning and execution, especially field verification and coordination with KLHK in Jakarta, is still wide. Central Kalimantan holds 77% forest area with 2.5 million hectares of peatland spread across 11 districts. That is a heavy administrative load.

The rating layer: Katingan again as reference

For third-party integrity, Katingan remains the global reference. In February 2025, BeZero raised Katingan from A to AA, matching Sylvera's AA, placing it in the top 1% of 487 global carbon projects BeZero rates. The trigger was a more detailed Fire Management and Mitigation Report.

The earlier story matters too. Through 2023 and 2024, BeZero placed Katingan on rating watch as new reports emerged. That pattern is familiar in Central Kalimantan: big project, downgrade, remediation, recovery. Buyers should treat ratings as dynamic opinions, not final certifications. S&P Global noted in early 2024 that Katingan credits held the fort in a bearish REDD+ market, keeping a price premium when other projects collapsed.

On the methodology controversy: the substance is real. The older VM0007 attracts criticism for permissive reference-region baselines. The shift to VM0048, which uses jurisdictional baselines, will trim credited volumes for several legacy projects. That is not a defeat, it is a healthy correction. High-integrity projects will survive with smaller volumes. Projects whose credit volumes depend on loose baselines will face exposure.

The next 12 to 24 months

Three forces will shape Central Kalimantan.

VM0007 to VM0048 transition. Verra has signalled consolidation. Projects still on VM0007, Katingan included, must decide when to transition and accept rebaselining. Gunung Mas on VM0047 ARR sits more comfortably for the new methodology landscape.

Article 6 and IDXCarbon. In March 2026, IDXCarbon cleared at an average Rp 42,660/tCO2e on 43,117 tCO2e of volume. That is still a thin market. With PBPH and Permenhut 6/2026 in place, cross-listings between IDXCarbon and international Article 6 buyers with Corresponding Adjustment will start being tested. Fairatmos and South Pole signed an offtake LoI for Muara Teweh at COP30 Belem in November 2025, an early stress test for the architecture.

Provincial governance. Bupati Katingan Saiful publicly thanked PT Rimba Makmur Utama in April 2025 for ecosystem restoration work. That is a good political signal, not a substitute for technical audit. If the provincial Dinas Kehutanan cannot field-verify 355,405 hectares of carbon projects, the market's integrity will be set by BeZero and Sylvera, not by Permenhut.

My take

Central Kalimantan will not lose its position at the heart of Indonesia's carbon market. Seven projects, 355,405 hectares, the Katingan anchor holding a double AA rating, capital flowing from Singapore and Europe, all real. But 9,000-plus alerts per project across 90 days is a number neither developers nor buyers can ignore. The Central Kalimantan developers who will be standing after 2027 are the ones publishing alert maps now, doing honest rebaselining to VM0048, and preparing auditable Corresponding Adjustment paperwork.

For international buyers: buy from projects willing to be transparent about alerts. For the provincial government: field verification capacity is an investment that has to accelerate. For KLHK: implementation of Permenhut 6/2026 in Central Kalimantan will be the most important credibility test this year.

Seven projects, 355,405 hectares, and one question every quarter: do the paper carbon claims still match what the satellites see on the ground.

Sources

1. Mongabay Indonesia — Riset Auriga Ungkap Lonjakan Deforestasi 2025 2. Permian Global — Katingan revised from A to AA in BeZero 3. S&P Global — Katingan credits hold the fort 4. Kompas Lestari — KADIN on Permenhut 6/2026 5. Fairatmos — Muara Teweh offtake LoI at COP30 6. CRPG — Paradigm shift under Perpres 110/2025 7. Pemkab Katingan — Bupati Katingan dan RMU 8. Hukumonline — Peta jalan nyata atau jebakan birokrasi